MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, menghadiri kegiatan peluncuran Gerakan Kembali Bersekolah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Sabtu (2/5/26), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Dalam kesempatan tersebut, Munandar Wijaya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar.
Ia menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Sulbar.
“Gerakan Kembali Bersekolah yang dilaksanakan ini sangat kita apresiasi, khususnya kepada Pemprov Sulbar dan Dinas Pendidikan. Mengingat jumlah anak tidak sekolah di Sulbar masih cukup tinggi, maka gerakan ini menjadi langkah yang tepat,” ujarnya.
Meski demikian, Munandar juga memberikan catatan penting agar program ini dilaksanakan secara serius dan menyeluruh, sehingga mampu menjangkau seluruh ATS di Sulawesi Barat.
“Kita berharap program ini benar-benar menyasar seluruh anak tidak sekolah di Sulbar, sehingga ke depan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari akses pendidikan,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 550 anak tidak bersekolah di Provinsi Sulawesi Barat telah kembali mengenyam pendidikan melalui program ini. Angka tersebut merupakan bagian dari total 1.700 ATS yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, turut mengapresiasi capaian tersebut, meskipun mengakui hasilnya masih belum maksimal.
“Dari 1.700 anak yang terdata, sebanyak 550 berhasil kita kembalikan ke sekolah. Ini memang belum mencapai 30 persen, tetapi ini adalah langkah awal yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Kegiatan peluncuran ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulbar, Bupati Mamuju, serta diikuti secara daring oleh pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat.
Melalui Gerakan Kembali Bersekolah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat mempercepat penuntasan permasalahan anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. (Ars)
