JAKARTA, RAKYATSULBAR.COM — Steering Committee (SC) Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan mekanisme pencalonan Ketua Umum dalam kongres yang akan digelar akhir Agustus mendatang. Setiap bakal calon Ketua Umum wajib mengantongi dukungan minimal dari 20 persen PWI Provinsi, atau setara dengan delapan provinsi.
Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh, menegaskan bahwa proses pendaftaran calon Ketua Umum dibuka secara gratis dan terbuka untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil bagi semua kader,” ujar Zulkifli usai rapat SC di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (4/8/25).
Untuk mendukung proses tersebut, SC juga membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri dari tujuh anggota SC dan tiga perwakilan Organizing Committee (OC), yakni Ketua OC Marthen Slamet Susanto, Wakil Ketua Raja S. Pane, dan Sekretaris TB. Adhi.
Wakil Ketua OC, Raja S. Pane, menyambut baik keputusan ini. “Ini keputusan yang solid dan terbuka. Kami menyambutnya demi kelancaran kongres,” ujarnya.
Rapat SC kali ini dihadiri lengkap oleh tujuh anggotanya, termasuk dua nama baru pengganti Atal S. Depari (mengundurkan diri) dan almarhum Wina Armada Sukardi. Ketujuh anggota SC terdiri dari: Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfi L. Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.
Soal PWI Banten, Dua Kubu Diakui, Satu Suara Masing-Masing
Isu terkait keikutsertaan PWI Banten juga diselesaikan dalam rapat tersebut. SC menyepakati bahwa dua kubu PWI Banten — hasil Konferprov dan Kongres Luar Biasa — sama-sama sah sebagai peserta Kongres PWI 2025.
Namun, dari tiga hak suara yang dimiliki Banten, hanya dua suara yang diakui. Masing-masing kubu mendapat satu suara.
“Ini keputusan yang mengedepankan semangat persatuan. Kedua kubu sah dan diundang dengan hak suara proporsional,” jelas Zulkifli.
Sementara itu, untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), SC memutuskan untuk menggunakan data pemilih dari Kongres PWI sebelumnya di Bandung.
“Keputusan ini juga merupakan aspirasi dan kesepakatan dari dua Ketua Umum PWI,” tambah Zulkifli.
Masa Bakti Pengurus PWI Akan Berlaku Lima Tahun
Dalam rapat tersebut, SC dan OC juga menyepakati bahwa masa bakti pengurus hasil Kongres PWI 2025 akan berlangsung selama lima tahun penuh. Langkah ini diambil untuk memulihkan stabilitas organisasi pasca dualisme kepengurusan hasil Kongres PWI 2023 di Bandung.
“Baru berjalan satu tahun sudah terjadi dualisme. Itu artinya, kepengurusan sebelumnya tidak berjalan normal. Maka penting bagi kami menetapkan masa bakti penuh lima tahun,” tegas Zulkifli.
Kongres PWI 2025 Digelar 29–30 Agustus di Bekasi
Organizing Committee melaporkan bahwa persiapan teknis penyelenggaraan Kongres PWI 2025 telah mencapai 70 persen. Agenda utama Kongres dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Bekasi.
“Undangan untuk seluruh peserta akan kami sampaikan mulai besok,” pungkas Zulkifli Gani Ottoh. (*)
