MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kamis (16/10/25).
Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Mamuju, dan dihadiri 13 anggota dewan. Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, memimpin langsung jalannya rapat sekaligus menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada perwakilan Bupati Mamuju, Khatma Ahmad.
“Ini merupakan agenda tunggal penyerahan secara resmi KUA-PPAS APBD tahun 2026,” ujar Syamsuddin dalam sambutannya.
Namun, jalannya rapat paripurna tak luput dari sorotan. Setelah palu sidang diketuk dan rapat resmi ditutup, tiga anggota dewan terlihat datang terlambat, yakni Arnol (Fraksi Demokrat), Suhartono (Fraksi Golkar), dan Indra Rukmana (Fraksi Demokrat). Dengan kehadiran ketiganya, total anggota DPRD yang hadir menjadi 16 orang.
Saat dimintai tanggapan terkait anggota yang datang usai rapat ditutup, Syamsuddin enggan memberikan komentar.
“Sudah yah,” ujarnya singkat sembari meninggalkan ruang sidang.
Terkait sejumlah anggota dewan yang tidak hadir, Syamsuddin menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan tugas luar daerah atau telah mengajukan izin.
“Anggota DPRD yang tidak hadir kan izin dan ada yang melaksanakan tugas luar,” jelasnya.
Syamsuddin juga menegaskan bahwa penyerahan KUA-PPAS ini masih merupakan tahap awal dan belum masuk ke pembahasan substansi anggaran.
“Untuk kebijakan umum belum dibuka, ini baru tahap penyerahan,” ucapnya.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS ini menjadi langkah awal dalam penyusunan APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026. Tahapan berikutnya akan memasuki pembahasan yang menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas belanja daerah pada tahun mendatang. (Muh. Fajrin)
