MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Garis Hitam Indonesia kembali mencatatkan prestasi membanggakan setelah menerima penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Barat pada peringatan Tasyakuran Hari Bakti ke-1.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan diterima oleh Nur Luthfiah, Program Field and Community Project Manager Garis Hitam Indonesia, dalam acara yang berlangsung di Hotel Maleo, Mamuju.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi Garis Hitam Indonesia dalam memberdayakan perempuan, khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan di wilayah Sulawesi Barat.
Melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pelatihan ekonomi, hingga pendampingan sosial, organisasi ini dinilai konsisten menghadirkan dampak nyata bagi kelompok yang kerap mengalami keterbatasan akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.
Selama ini, Garis Hitam Indonesia bekerja erat dengan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju serta lembaga pemasyarakatan lain di Sulawesi Barat.
Sejumlah program unggulan seperti pelatihan pengolahan hasil perikanan, penguatan keterampilan hidup, serta pendampingan berbasis gender menjadi bagian dari inisiatif yang menuai apresiasi dalam ajang penganugerahan tersebut.
Pihak Garis Hitam Indonesia menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga motivasi untuk terus memperluas jangkauan program dan memperkuat dampak pemberdayaan di lapangan.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan komunitas lokal akan semakin dioptimalkan untuk memastikan perempuan — termasuk yang sedang menjalani masa pembinaan — mendapatkan kesempatan yang adil untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Garis Hitam Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, pemulihan sosial, hingga reintegrasi perempuan ke masyarakat.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan. (*)
