MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Rumah jabatan (rujab) Ketua DPRD Sulawesi Barat kembali menjadi sorotan publik. Sejak 2024, bangunan yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu dibiarkan kosong, rusak, dan tak bisa difungsikan.
Kondisinya yang memprihatinkan menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan proyek sebelumnya dan lemahnya pengawasan pemerintah.
Hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, akhirnya buka suara.
Ia menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan warisan dari proyek tahun 2022 yang menelan anggaran lebih dari Rp 3 miliar.
“Di tahun 2022 pekerjaan sudah dilaksanakan dan diperiksa oleh BPK. Kalau tidak salah, ada temuan Rp 8 juta dan sudah dikembalikan,” kata Surya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/12/25).
Namun Surya menyebut persoalan itu tidak berhenti pada audit.
“Kalau tidak salah pernah juga berproses di Polda dan sampai sekarang data itu ada di Polda,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kerusakan yang membuat rujab tak layak huni tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terbaru yang dikerjakan tahun 2025.
“Bangunan utama dan bangunan sekarang beda. Yang dikerja tahun 2025 itu garasinya, anggarannya 900 juta. Yang rusak itu bangunan 2022,” tegasnya.
Meski persoalan bangunan lama belum tuntas, pemerintah kembali merencanakan anggaran baru untuk memperbaiki rujab tersebut.
“Di tahun 2026 rencana kita anggarkan lagi, rancangan anggarannya lebih dari Rp 1 miliar,”terangnya.
Sementara itu, hingga kini rujab Ketua DPRD Sulbar tetap kosong tanpa penghuni sejak 2024. Di lokasi, rumput liar tumbuh tinggi dan memenuhi halaman, menegaskan bahwa aset pemerintah bernilai miliaran rupiah itu telah lama terabaikan.
Kondisi ini sekaligus memperpanjang daftar proyek pemerintah yang gagal memberikan manfaat akibat persoalan konstruksi dan minimnya evaluasi. (Muh.Fajrin)
