MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM— Sebanyak 28 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, telah beroperasi.
Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah.
Namun dari total 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, baru delapan dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ada delapan yang memiliki SLHS, yaitu SPPG Tapalang, SPPG Sinyonyoi, SPPG Lestari Karema, SPPG Binanga 1, SPPG Kalukku (Tasiu), SPPG Sondoang, SPPG Bonda, dan SPPG Kabuloang 2 yang masih proses,” ujar Kepala Bidang Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Dinas Kesehatan Mamuju Nihla, saat ditemui di kantornya, Senin (2/3/26).
Nihla menjelaskan, penerbitan SLHS tidak dilakukan secara otomatis. Ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh setiap dapur MBG.
“Munculnya SLHS ini banyak syarat tertentu harus dipenuhi. Semua penjamah, kepala SPPG, nutrisionis bahkan admin akuntan wajib memiliki sertifikat penjamah,” jelasnya.
Pelatihan dan sertifikasi dapat diperoleh melalui Dinas Kesehatan maupun melalui Kementerian Kesehatan. Setelah itu, dapur juga harus memenuhi tahapan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang memiliki instrumen penilaian tersendiri.
“Jika itu semua terpenuhi, SLHS pasti diterbitkan,” tambahnya.
Dinas Kesehatan juga menegaskan tidak akan ragu mencabut SLHS jika ditemukan pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan.
“Dinas Kesehatan bisa mencabut SLHS dan memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG jika terjadi keracunan,” tegas Nihla.
Ia berharap seluruh pengelola SPPG memperbaiki sarana, prasarana, serta sistem internal sebelum mengajukan sertifikasi.
“Tidak disarankan untuk pengajuan jika masih belum sesuai dengan juknis BGN,” katanya.
Meski baru delapan yang mengantongi SLHS, Dinas Kesehatan mencatat sekitar 80 persen dari 28 SPPG yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional dengan target peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah.
Pemerintah daerah pun diminta memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan sebelum distribusi dilakukan secara masif.
Dengan pengawasan ketat dan proses sertifikasi bertahap, Pemkab Mamuju menargetkan seluruh SPPG dapat segera mengantongi SLHS demi menjamin keamanan konsumsi makanan bagi masyarakat. (*)
Penulis: Muhammad Fajrin
