JAKARTA, RAKAYTSULBAR.COM – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah tegas dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Kemenkum telah memberikan 885 rekomendasi penutupan situs yang terbukti melanggar kekayaan intelektual. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai upaya menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi para kreator.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan hukum bagi para kreator, inovator, dan pelaku usaha. Mereka adalah pihak yang mengandalkan karya intelektual sebagai sumber utama nilai ekonomi.
Selain rekomendasi penutupan situs, DJKI juga aktif dalam penyelesaian sengketa. Pada tahun yang sama, sebanyak 66 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi sengketa kekayaan intelektual. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menegakkan hukum di bidang kekayaan intelektual secara komprehensif.
Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
DJKI terus memperkuat upaya pelindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, sebagaimana disampaikan Hermansyah dalam media gathering di Jakarta. Langkah ini krusial untuk menjaga integritas karya cipta di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Pemerintah bertekad menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif nasional.
Meningkatnya perhatian publik terhadap isu kekayaan intelektual menjadi indikator positif. Hal ini mencerminkan bagian dari proses pembelajaran nasional dalam membangun ekosistem inovasi yang sehat di Indonesia. Berbagai dinamika yang muncul di ruang publik terkait KI dianggap wajar dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat.
Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan karya dan inovasi menjadi fokus utama. Edukasi berkelanjutan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif. Dengan demikian, pelanggaran kekayaan intelektual dapat diminimalisir di masa mendatang.
Peningkatan Layanan dan Kontribusi Ekonomi DJKI
Sepanjang tahun 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat peningkatan signifikan dalam layanan. Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima mencapai 412.243. Sementara itu, total penyelesaian permohonan layanan mencapai angka 429.343.
Capaian ini menunjukkan kenaikan yang substansial dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, penyelesaian permohonan tercatat 318.689, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 34,72 persen. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas dan efisiensi layanan DJKI dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kontribusi DJKI terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, realisasi PNBP mencapai Rp967,7 miliar. Angka ini meningkat sekitar 5,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menegaskan peran strategis layanan KI dalam mendorong ekonomi berbasis inovasi
Program Strategis DJKI untuk Masa Depan Kekayaan Intelektual
Untuk tahun 2026, DJKI telah menyiapkan sejumlah program strategis yang ambisius. Salah satunya adalah integrasi layanan kekayaan intelektual ke dalam SuperApps berbasis kecerdasan buatan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan KI.
Selain itu, DJKI juga berencana merevisi sejumlah regulasi terkait kekayaan intelektual. Revisi ini diharapkan dapat menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pengembangan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) juga menjadi prioritas untuk melindungi karya musik.
DJKI akan memperkuat edukasi dan diseminasi kekayaan intelektual secara masif. Ini termasuk mendorong integrasi materi KI dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pihaknya juga terus memperjuangkan proposal Indonesia terkait royalti digital musik di platform global. Hermansyah menyatakan akan memberikan “element paper” untuk disirkulasikan agar menjadi “treaty baru.”
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa langkah Kementerian Hukum yang merekomendasikan penutupan ratusan situs pelanggar Kekayaan Intelektual merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi karya dan inovasi anak bangsa.
“Kami di daerah tentu mendukung penuh langkah Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memperkuat perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran KI di ruang digital menjadi bagian penting untuk memastikan para kreator mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak atas hasil karyanya,” ujar Kakanwil.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku UMKM, dan insan kreatif di daerah. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap KI, diharapkan inovasi dan kreativitas masyarakat dapat berkembang serta memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi daerah. (*)
