MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dr. Sonny Harry B. Harmadi, melantik pengurus KKI Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2026-2031 di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Jalan Haji Bau Nomor 6, Makassar, Jumat (20/11/2026) pagi.
Pada pelantikan tersebut, Sonny mendorong penguatan kelembagaan KKI hingga tingkat kabupaten dan kota. la meminta pengurus KKI Sulsel membangun kolaborasi dengan BPS di seluruh daerah untuk mengembangkan program pembangunan kependudukan
Menurut Sonny, keberadaan KKI perlu diperkuat agar organisasi tersebut dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam mendukung kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kependudukan.
la juga meminta kepengurusan KKI di kabupaten dan kota yang selama ini tidak aktif agar kembali dihidupkan.
Mewujudkan hal tersebut, Sonny mengharapkan dukungan BPS kabupaten dan kota dalam memfasilitasi pembentukan maupun pengaktifan kembali kepengurusan KKI di daerah.
Pelantikan pengurus KKI Sulsel periode 2026-2031 dipimpin langsung oleh Sonny Harmadi. Kepengurusan baru tersebut diketuai Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U., bersama sejumlah akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, S.Si., M.M., serta jajaran pengurus KKI Sulsel.
Pelantikan juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPS Sulsel dan KKI Sulsel, dilanjutkan dengan penyerahan plakat.
Ajak Perguruan Tinggi Terlibat dalam Pembangunan Kependudukan
Selain memperkuat hubungan dengan BPS, Sonny mengajak para rektor perguruan tinggi di Sulawesi Selatan untuk ikut mengembangkan dan membesarkan organisasi KKI.
Keterlibatan perguruan tinggi dipandang penting karena persoalan kependudukan membutuhkan pendekatan lintas disiplin ilmu serta dukungan kajian akademik yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, KKI diharapkan dapat mempertemukan kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah untuk merumuskan berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.
Kerja sama dengan BPS juga diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, berbagai persoalan kependudukan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia, dapat menjadi perhatian bersama dalam penyusunan program organisasi.
Sonny Soroti Kontribusi KKI dalam Program KIA dan E-KTP
Pada sambutannya, Sonny juga mengungkapkan sejumlah kontribusi KKI dalam mendukung program nasional di bidang administrasi kependudukan.
la menyebut organisasi tersebut pernah memberikan andil dalam pengusulan Kartu Identitas Anak (KIA), yang menjadi salah satu instrumen administrasi kependudukan
bagi anak.
Selain itu, KKI disebut turut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP.
Menurut Sonny, pengalaman tersebut menunjukkan adanya ruang bagi KKI untuk terlibat dalam pengembangan kebijakan dan program kependudukan.
Karena itu, ia berharap kepengurusan baru KKI Sulsel dapat memperluas kontribusinya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga statistik, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Prof. Tahir Kasnawi Harap KKI Tetap Jadi Mitra Pemerintah
Sementara itu, Ketua KKI Sulsel, Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sonny dalam pelantikan tersebut.
Tahir mengatakan, di tengah berbagai kesibukan dan tanggung jawabnya, Ketua Umum KKI tetap meluangkan waktu untuk hadir langsung di Makassar.
la berharap kehadiran Sonny memberikan semangat bagi kepengurusan baru dalam menjalankan tugas organisasi selama lima tahun mendatang.
Menurut Tahir, komposisi pengurus KKI Sulsel periode 2026-2031 yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan keilmuan merupakan modal penting untuk memperkuat kontribusi organisasi.
la berharap KKI tetap menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pemikiran, masukan, dan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan, terutama di bidang kependudukan.
Tahir juga menyinggung pengalaman KKI dalam mendukung sejumlah program nasional.
Selain keterlibatan dalam pendampingan program E-KTP, KKI disebut turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penanganan pandemi COVID-19.
Pengalaman tersebut, menurut Tahir, menjadi bagian dari kontribusi organisasi dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan masyarakat.
la berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan peran tersebut melalui program yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Kepengurusan KKI Sulsel Diperkuat 11 Komisi
Prof. Tahir Kasnawi kembali dipercaya memimpin KKI Sulsel berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung pada 29 Agustus 2026.
Penetapan kepengurusan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KKI Nomor 010/SK/KKI-PROV/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, yang ditandatangani Ketua Umum KKI Dr. Sonny Harry B. Harmadi.
Pada struktur kepengurusan, Tahir didampingi sejumlah wakil ketua dari kalangan akademisi dan praktisi.
Jabatan sekretaris dipercayakan kepada Dr. Nur Riswandy Marsuki, S.Sos., M.Si. Sementara itu, jabatan bendahara diemban Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi.
KKI Sulsel juga memiliki 11 komisi yang menangani berbagai bidang strategis, mulai dari kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan dan sosialisasi, ketenagakerjaan, statistik kependudukan, hingga pemberdayaan perempuan.
Komisi lainnya bergerak dalam bidang publikasi dan dokumentasi, pembinaan generasi muda, kesehatan dan gizi masyarakat, kemiskinan dan penduduk rentan, pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak, serta kerja sama dan hubungan antarlembaga.
Melalui struktur kepengurusan tersebut, KKI Sulsel diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai organisasi yang mendukung pembangunan kependudukan berbasis data, kajian ilmiah, dan kolaborasi lintas sektor.
Penandatanganan MoU antara BPS Sulsel dan KKI Sulsel sekaligus menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan kerja sama kelembagaan dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.***








