MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM– Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat terus mendalami dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai sekitar Rp4,2 miliar.
Terbaru, mantan Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar (AIM), diperiksa penyidik selama kurang lebih enam jam pada Selasa (17/11/26).
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas AIM sebagai saksi untuk mendalami proses pengelolaan dan pencairan anggaran insentif rohaniawan saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Polman.
Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Iya benar, AIM telah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Sulbar selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam kasus dana rohaniawan Rp4,2 miliar,” ungkap Memo Ardian, Rabu (18/11/26)
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk menelusuri setiap tahapan pengelolaan anggaran serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pencairan dan penggunaannya.
Sebelumnya, pada 3 November 2026, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Polman, tepatnya di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk periode anggaran 2023–2024.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan guna menelusuri mekanisme administrasi, proses pencairan, hingga penggunaan anggaran yang menjadi objek perkara.
Polda Sulbar menegaskan, proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan ataupun keterlibatan dalam tindak pidana.
Melalui penyidikan ini, Polda Sulbar berkomitmen mengungkap dugaan penyimpangan anggaran secara objektif dan transparan, sekaligus memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kepastian hukum bagi masyarakat. (*)








