JAKARTA, RAKYATSULBAR.COM – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak berencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh. Pernyataan ini menanggapi penolakan sebelumnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Penegasan ini disampaikan Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu malam (12/10). Meski begitu, ia menyatakan bahwa utang Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat malam itu.
Pencarian Solusi di Luar APBN
Prasetyo mengungkapkan, pemerintah aktif mencari langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan proyek tersebut tanpa membebani APBN.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujarnya, seperti dikutip Antara.
Menteri Keuangan: Tanggung Jawab Danantara
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya dengan tegas menolak usulan pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)—operator Whoosh—menggunakan dana APBN.
Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang menaungi proyek tersebut. Menurutnya, Danantara telah memiliki kapasitas keuangan yang kuat, dengan dividen tahunan yang bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” kata Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Ia juga mengingatkan pentingnya kejelasan batas antara tanggung jawab pemerintah dan pengelolaan komersial. “Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tambahnya.
Komitmen Pengembangan dan Manfaat Whoosh
Di sisi lain, Prasetyo Hadi menekankan komitmen pemerintah terhadap pengembangan transportasi massal. Ia menilai proyek Whoosh telah membawa manfaat besar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas Jakarta-Bandung.
Bahkan, pemerintah berambisi untuk memperluas jaringan kereta cepat ini di masa depan. “Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang, ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke… Surabaya,” pungkas Prasetyo.
Latar Belakang dan Opsi Penyelesaian
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dioperasikan oleh PT KCIC, sebuah perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan mitra dari China. Sebanyak 75% pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank.
Sebelumnya, BPI Danantara dilaporkan telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang yang membebani neraca PT KAI:
Penyertaan modal tambahan kepada KAI.
Penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Sampai saat ini, Kementerian Keuangan menyatakan belum menerima pembahasan resmi mengenai usulan penangguhan utang PT KCIC oleh negara. Pemerintah terus mendorong solusi korporasi yang tidak membebani APBN. (*)
