PALU, RAKYATSULBAR.COM — Upaya menghadirkan keadilan energi dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir terus dijalankan Pemerintah. Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan yang memberi kemudahan bagi nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal.
SPBU Nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan keberadaan SPBU Nelayan membawa manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu *bervariatif sekitar Rp.3.000 hingga Rp. 4.000 / liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya.* Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli *langsung* dengan harga Rp. 6.800 per liter,” terangnya, Minggu (21/12/2025).
Selain perbedaan harga yang cukup signifikan, nelayan juga terbantu dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan.
Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya, seraya mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan ini tergolong tinggi.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan pula untuk pengadaan peralatan lain yang menunjang kegiatan operasional. Ia juga mengapresiasi sistem operasional SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
“Hal lain yang menggembirakan, kegiatan opersional SPBU Nelayan ini dapat langsung masuk dashboard Pertamina Patra Niaga dan itu berarti dapat diakses juga penyalurannya setiap hari oleh BPH Migas,” katanya seraya berharap kegiatan operasional SPBU Nelayan berjalan berkelanjutan.
Manfaat SPBUN turut dirasakan langsung oleh nelayan. Daud (43), anggota kelompok nelayan setempat, mengaku kini lebih mudah memperoleh BBM.
“Sebagai nelayan, kami sangat bersyukur ada SPBU Nelayan di sini karena sebelumnya kalau mau membeli BBM harus di SPBU yang jaraknya jauh. Semoga SPBU Nelayan ini berjalan lancar,” harapnya.
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Donggala dan SPBU di Kota Palu untuk memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan Nataru ini berjalan lancar,” ungkapnya.
Harya Adityawarman menambahkan, selama periode Nataru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk Gasoline dan relatif tetap untuk Gasoil dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam kunjungan ke SPBU, dilakukan pula pengecekan kualitas dan kuantitas BBM.
“Berdasarkan uji yang kita lakukan di SPBU, memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah,” pungkas Harya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, IT Manager Donggala, Ari Wibowo dan Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga, Gidan Rasendrianto.
Senada dengan hal tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung kebijakan Pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.
“Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan”, tutup Roberth. (*)
