MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Hari ini, tepat 15 Januari 2026, menandai lima tahun sejak gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Gempa yang terjadi pada pukul 02.28 WITA, dengan pusat berada 7 kilometer timur laut Majene dan kedalaman 10 kilometer, dirasakan hingga sebagian besar wilayah barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan.
Bencana ini menelan ratusan nyawa, dan melukai ribuan orang, dan menghancurkan ribuan rumah serta fasilitas umum. Ribuan warga terpaksa harus mengungsi dan hidup dalam kondisi serba terbatas.
Namun, lima tahun berlalu, bantuan tahap dua yang dijanjikan oleh pemerintah hingga kini belum terealisasi, dan bagi banyak korban, bantuan itu hanya menjadi “janji manis”.
Pina salah seorang warga Mamuju terdampak gempa yang rumahnya ambruk menceritakan kekecewaannya
“Saya sudah sering kali didata pak pada tahun 2025, katanya bantuan mau keluar, jadi kami kumpulkan kembali berkasnya. Sampai sekarang tidak ada pak. Kami masyarakat hanya diberi janji semata saja,”ujar Pina saat ditemui Reporter Rakyatsulbar.com.
” Saya sudah bosan pak dijanji namun tidak ada kejelasan hingga saat ini,” sambungnya dengan nada yang sangat sedih
Pemerintah sebelumnya telah melakukan pendataan korban melalui tim assessment yang menyebar ke tiap kecamatan.
Namun faktanya, banyak warga yang terdampak gempa tetap tidak menerima bantuan yang dijanjikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan pascagempa Mamuju–Majene masih jauh dari kata tuntas.
Lima tahun setelah bencana, masyarakat masih menunggu kepastian dan keadilan, sementara janji bantuan hanya menjadi catatan administratif.
Peringatan lima tahun gempa ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah dan masyarakat. Gempa mungkin telah berlalu, tetapi luka, kehilangan, dan janji yang tak ditepati masih menghantui kehidupan para korban hingga hari ini.
Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, merespon terkait dengan keresahan masyarakat Sulbar terkait dengan bantuan dana bencana gempa tahap II, yang hingga kini belum juga cair atau tersalurkan.
Mendengar hal itu, Pj Bahtiar memfasilitasi Pemkab Mamuju dan Majene bertemu langsung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di kantornya, Rabu (4/9/24).
“Ini respon baik Pj Bahtiar terhadap keresahan masyarakat terkait dana stimulan tahap II yang belum cair. Jadi kita hadir disini atas arahan Pj Gubernur,” kata Plt Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah.
Buka hanya itu saja, pada tahun 2025
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto.
Pertemuan itu membahas percepatan penyaluran bantuan dana stimulan tahap II bagi korban gempa bumi magnitudo (M) 6,1 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene pada 2021 lalu.
Pertemuan berlangsung di Kantor BNPB di Jakarta pada Selasa (6/5). Kunjungan tersebut menjadi upaya Suhardi Duka memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak gempa yang hingga kini baru menerima dana stimulan tahap pertama.
Dalam pertemuan itu, Mayjen Suharyanto menuturkan, penanganan Gempa Mamuju dan Majene harusnya sama dengan penanganan yang dilakukan pascagempa di Cianjur, Jawa Barat. Di Cianjur, bantuan dana stimulan rumah rusak sudah tahap IV.
Sedangkan Mamuju dan Majene baru tahap I.
“Tapi sebetulnya harusnya ini sama karena (Mamuju dan Majene) NKRI juga. Cianjur saat gempa bisa empat tahap dapat stimulan rumah rusak ini. Sementara di Mamuju baru satu tahap. Kok dua tahapnya belum dapat terus,” ujar Suharyanto dalam arahannya kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah.
Namun kenyataannya hingga masuski ke lima tahun pasca bantuan tahap II mandek ditegah jalan dan tidak kepastian apakah bantuan tahap II benar-benar ada. (*)
