MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju menggelar aksi demonstrasi menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan penanganan sampah, mulai dari pengangkutan dari rumah warga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai belum berjalan optimal.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Muhlis, menyampaikan pihaknya melihat masih banyak wilayah di Mamuju yang belum terakomodasi dalam layanan pengangkutan sampah akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
Dalam aksinya, PMII Mamuju menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DLHK, di antaranya mendesak agar penanganan sampah dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.
Selain itu, mereka juga meminta agar sistem pengelolaan sampah tidak lagi menggunakan metode tampung-timbun, melainkan beralih ke sistem daur ulang yang dinilai lebih ramah lingkungan.
PMII juga menuntut adanya kompensasi bagi masyarakat sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, serta meminta transparansi terkait pendapatan dan pengelolaan iuran sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak DLHK untuk memperjelas titik-titik TPS di Kabupaten Mamuju serta menerapkan pemisahan sampah organik dan non-organik di setiap titik sebelum dibawa ke TPA.
Bahkan, PMII meminta Bupati Mamuju untuk mengevaluasi kinerja DLHK dan mencopot kepala dinasnya.
PMII Mamuju berharap pemerintah tidak hanya menjalankan program jangka pendek atau bersifat seremonial, tetapi menghadirkan kebijakan berkelanjutan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa persoalan sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2021. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dari hulu hingga hilir.
“Pemerintah harus segera menuntaskan persoalan sampah karena berdampak besar terhadap kenyamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tegas Muhlis.
“Kami berharap melalui langkah nyata dan kebijakan yang tepat, pengelolaan sampah di Mamuju dapat lebih baik sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat,”harapnya. (*)
