MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM — Tomakaka Botteng, Abd. Rasyid Pua’ Sabaru, menegaskan penolakan terhadap aktivitas pertambangan logam tanah jarang (LTJ) di wilayah Botteng apabila tidak memenuhi ketentuan hukum serta mengabaikan hak dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Ia menegaskan, persoalan pertambangan tidak boleh hanya dipandang dari sisi investasi dan keuntungan ekonomi. Kepatuhan hukum, kelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, serta masa depan generasi mendatang harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, wilayah adat Botteng bukan sekadar kawasan yang menyimpan potensi sumber daya alam untuk dieksploitasi. Wilayah tersebut merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, budaya, sosial, sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat secara turun-temurun.
“Pada prinsipnya, kami tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, kami menolak segala bentuk aktivitas pertambangan yang tidak berjalan sesuai hukum, tidak transparan dalam pengelolaannya, serta tidak memperhatikan hak dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Botteng,” tegas Abd. Rasyid, lewat keterangan tertulisnya yang diterima Reporter Rakyatsulbar, Selasa (17/11/26).
Ia mengingatkan, setiap aktivitas pertambangan wajib memenuhi seluruh persyaratan perizinan, mematuhi peraturan perundang-undangan, memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta menghormati hak-hak masyarakat adat.
Jangan sampai kepentingan ekonomi justru menimbulkan kerusakan lingkungan, menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, dan meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang.
Abd. Rasyid juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan terkait wilayah adat dan ruang hidup mereka. Masyarakat tidak boleh sekadar menjadi penonton, terlebih jika harus menanggung dampak dari aktivitas pertambangan.
Sebagai Tomakaka Botteng, ia menyebut menjaga wilayah adat merupakan tanggung jawab moral sekaligus bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, nilai-nilai adat, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat Botteng. Penegakan hukum, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pertambangan.
“Kami tidak anti-pembangunan, tetapi pembangunan harus taat hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai kekayaan alam dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat adat Botteng justru kehilangan tanah, lingkungan, sumber kehidupan, dan masa depan generasinya,” tegasnya.
Ia menegaskan, pembangunan dan investasi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hukum dan hak-hak masyarakat adat. (*)








