MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (AMPERA) mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami oleh massa aksi saat menggelar demonstrasi damai di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Senin (14/7/25).
Dalam aksi yang diikuti sejumlah mahasiswa dan aktivis itu, massa menyampaikan tuntutan serta kritik terhadap kinerja DPRD. Namun, aksi tersebut berujung ricuh setelah mendapat respons represif dari oknum anggota dewan dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ketua AMPERA, Angri, mengungkapkan aksi yang berlangsung damai berubah menjadi insiden kekerasan ketika massa mendapat perlakuan kasar, bahkan pemukulan, di kantor DPRD.
“Peristiwa ini terjadi saat massa aksi menyuarakan tuntutan dan kritik terhadap kinerja DPRD. Namun, alih-alih mendapat tanggapan substansial, sejumlah peserta aksi justru mendapatkan perlakuan kasar dan pemukulan,” kata Angri.
Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap arogan dari oknum pejabat publik yang semestinya menjadi pelindung aspirasi masyarakat.
“Kita sayangkan wakil rakyat, seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan tempat adu jotos dan kekerasan terhadap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat,” tegasnya.
AMPERA, akan segera menggalang konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap anti-demokrasi.
“Kami tidak akan diam. Jika DPRD bermental preman, maka publik berhak untuk melawan dengan cara-cara konstitusional dan kolektif. Kami pastikan akan turun ke jalan,” ujarnya.
Ia pun menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa, organisasi kepemudaan, BEM, dan masyarakat sipil untuk bersatu menuntut akuntabilitas atas tindakan kekerasan tersebut.
“Kami mendorong agar DPRD dan pihak terkait segera mengusut tuntas insiden ini dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan,” pungkas Angri. (Muh.Fajrin /A)
