MATENG, RAKYATSULBAR.COM –– Kepala Desa Lamba-lamba, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) Ariming Semmang membantah soal isu penyegelan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) Kasih Bunda karena persoalan beda piliahn pada Pilkades.
Ariming menuding pihak Yayasan Kasih Bunda tidak meminta izin dalam penggunaan gedung tersebut sehingga pihaknya melakukan penyegelan gedung tersebut.
“Sebenarnya bukan kami segel, justru yayasan yang menerobos itu bangunan, karena sudah satu tahun tidak pernah ditempati itu gedung. Tapi tiba-tiba Yayasan menempati gedung tanpa ada izin dari pemerintah desa, sementara gedung itu dibangun dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2017,” jelas Ariming kepada wartawan, saat konfirmasi media ini via sambungan telepon watshap, Jumat (25/7/25).
Lebih jauh Kades Lamba-lamba Ariming, menjelaskan masalah tersebut bermula pada tahun 2023, saat itu ketua yayasan telah terangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Warga lantas menyoroti pengangkatan anak ketua yayasan tersebut diangkat sebagai kepala sekolah PAUD Kasih Bunda padahal tidak berdomisili di desa dan pernah mengajar.
“Begini pak pertama masalah PAUD sesuai laporan masyarakat setelah bahwa mama’ nya ketua yayasan itu terangkat jadi P3K, kenapa tiba-tiba anaknya langsung na angkat jadi kepala sekolah. Sementara itu anaknya tidak berdomisili di Desa Lamba-lamba, dan tidak pernah mengajar,”terangnya.
Ia pun telah mengaku berulang kali mengundang ketua yayasan Kasih Bunda untuk berunding di kantor desa namun tidak pernah datang.
Sehingga demikian, Kades Lamba-lamba Ariming menutup gedung sekolah dan baru dibuka kembali setelah ada kesepakatan dengan anak ketua yayasan batal ditunjuk jadi kepala sekolah.
“Maka 2023 kami ambil alih lagi gedung itu, kami juga buka lembaga TK,” ujarnya.
Ariming, menyebutkan bahwa pada tahun 2024 PAUD Kasih Bunda sempat vakum satu tahun karena tidak ada pendaftar. Namun ia heran karena tiba-tiba gedung sekolah kembali digunakan.
“Saat itu pak tidak ada mi mendaftar anak-anak di sekolahnya, yayasannya. Jadi satu tahun itu vakum, kenapa terakhir ini dibuka gedung tanpa sepengetahuan pemerintah desa,” ucapnya.
Ia juga membantah tudingan soal penyegelan itu berhubungan dengan perbedaan pilihan saat Pilkades. Menurutnya, informasi itu tidak benar.
“Bukan itu soal pilkades, itu persepsi yang salah. Tidak benar itu,” terangnya.
Ia menegaskan tidak akan membuka gedung meski siapapun yang datang menemuinya. Disisi lain, ia membenarkan jika lahan tempat gedung dibangun merupakan hibah dari keluarga ketua yayasan untuk kepentingan pendidikan.
“Siapapun yang datang tidak saya buka itu gedung, karena kenapa, sangat disayangkan ketua yayasan dia buka gedung, kemudian nalaporkan ki tidak sesuai fakta di lapangan,” jelasnya. (*)
