MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Tim Bappenas melalui Direktorat Transportasi dan Konektivitas, yang dilaksanakan di Kantor Bapperida Sulawesi Barat, Senin 13 April 2026.
Kegiatan ini dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Konektivitas Provinsi Sulawesi Barat.
Rakor ini membahas penguatan sektor transportasi dan konektivitas sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan wilayah yang terintegrasi, sekaligus mengevaluasi progres dan kebutuhan penanganan infrastruktur di daerah.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.
Dinas PUPR Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang Bina Marga, Adi Fitrah yang turut aktif dalam pembahasan terkait kondisi jaringan jalan dan kebutuhan penanganan infrastruktur di daerah.
Dalam rakor tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk sinkronisasi program pusat dan daerah serta dukungan perencanaan pembangunan jalan yang berkelanjutan.
Selain Dinas PUPR, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulawesi Barat, Arjanto, unsur Balai Pelaksana Jalan Nasional, serta Dinas PUPR Kabupaten Mamuju bersama sejumlah personel teknis.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilaksanakan survei lapangan bersama rombongan Bappenas di Jembatan Rimuku, Mamuju, yang menjadi salah satu fokus dalam upaya penguatan konektivitas daerah. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi eksisting serta mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur di lokasi.
Melalui rakor dan survei lapangan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. (*)
