JAKARTA, RAKYATSULBAR.COM — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, dan Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Program Manajemen.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Selasa (16/7/24).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini untuk menyusun strategi sekaligus mencari solusi menghadapi masalah reformasi birokrasi (RB) yang harus berdampak bagi masyarakat. Yakni meningkatnya capaian RB yang pada tahun 2023 hanya berada di angka 83, padahal Kemenkumham menetapkan nilai 87.
“Kegiatan ini didasari tentang pentingnya efektivitas birokrasi, yaitu Money follow program; Stop pemborosan anggaran; E-government; serta Fokus kerja. Dalam hal efisiensi birokrasi, diharapkan fokus pada program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan,”ujarnya.
Sekjen Andap juga meneruskan pesan Menkumham saat melaksanakan Perjanjian Kinerja, yaitu sukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham Tahun 2024. Pesan lainnya yaitu agar ASN Kemenkumham bekerja dengan jujur dilandasi hati yang bersih dan pikiran yang positif hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara.
Ia menekankan, pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu untuk mengamati dan menilai perkembangan kinerja yang dilakukan satuan kerja dan mengidentifikasikan permasalahan yang timbul.
“Tujuan evaluasi tersebut yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi atas hasil, dan menghitung dampak yang sedang berjalan atau yang akan datang,”pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Andap menekankan pentingnya dukungan dari seluruh jajaran Kemenkumham untuk memastikan keberhasilan program dan mencapai outcome yang diharapkan. Evaluasi dan arahan yang diberikan dalam rapat ini diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja di semua unit kerja Kemenkumham.
Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekjen Kemenkumham dengan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Y.B. Susilo Wibowo tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lalu dengan Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Tantan Sulistyana tentang Replikasi Aplikasi e-rb. (*)