MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM. — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dengan agenda rembuk tani bersama ratusan petani dikeluran Siyoyoi Kecamatan Kalukku untuk memantau distribusi pupuk bersubsidi, Jumat (3/7/26).
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan juga didampingi sejumlah figur publik, di antaranya Eko Hendro Purnomo,Desy Ratnasari, Verrell Bramasta, Pasha Ungu, hingga Uya Kuya. .
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memangkas berbagai aturan yang selama ini dinilai menghambat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
Dimana Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan disempurnakan dengan Perpres Nomor 113 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi ini secara langsung memangkas 145 regulasi yang sebelumnya berlaku.
“Kita telah permudah cara untuk mendapatkannya. Dari banyak aturan, kita pangkas setelah Bapak Presiden memberikan Perpres, sehingga pupuk lancar dan harganya mendapat diskon 20 persen,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, saat ini pupuk telah tersedia sebelum masa tanam dimulai. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika pupuk sering terlambat didistribusikan akibat proses administrasi yang berbelit dan harga yang relatif lebih tinggi.
“Sekarang sebelum masa tanam pupuk sudah ada. Dulu pupuk harganya agak mahal, tidak ada diskon, ditambah lagi pengurusannya berbelit sehingga penyalurannya lambat,” ujarnya.
Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi di Sulawesi Barat tahun 2026, total alokasi mencapai 77.367 ton. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 38.453 ton atau sekitar 50 persen dari total alokasi yang tersedia.
Kunjungan Menko Bidang Pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional. (*)
