MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (Ampera), Angri, menyoroti pernyataan yang dinilai inkonsisten dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju terkait proyek rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Wakil Bupati Mamuju. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa, (27/5/25).
Angri menduga adanya keberpihakan dan ketidak transparan dalam proyek tersebut, serta meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam audiensi yang digelar pada 23 Mei 2025 bersama massa aksi Ampera, Kadis PUPR disebut menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah dilakukan serah terima. Namun, pernyataan berbeda disampaikan kepada media, yang menyebutkan bahwa serah terima belum dilakukan.
“Saya heran, kenapa pernyataannya berbeda. Saat audiensi, Kadis PUPR membenarkan bahwa rehab rujab sudah serah terima. Tapi di media, dia justru bilang belum. Jadi mana yang benar?” ujar Angri.
Ia mengklaim telah mengantongi bukti berupa video yang menunjukkan perbedaan pernyataan Kadis PUPR tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidakkonsistenan yang patut dicurigai.
“Kami punya bukti video. Tanggapan Kadis dalam klarifikasi ke media berbeda dengan yang disampaikan ke kami saat audiensi,” tegasnya.
Berdasarkan hal itu, Ampera mendesak APH untuk segera mempercepat proses pemeriksaan proyek rehabilitasi tersebut. Mereka menduga adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang harus diusut secara tuntas.
“Kami mendesak APH untuk segera memeriksa pekerjaan ini karena kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” tutup Angri. (Fajrin/A)
