MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Komite Mahasiswa Peduli Pendidikan (KOMPED) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (4/7/25).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan program beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar)
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Muh. Fiqra Haykal, menyoroti tidak transparannya proses distribusi dana beasiswa yang dialokasikan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Diploma, Strata 1 (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).
Menurutnya, pemerintah telah merencanakan 1.000 kuota beasiswa, namun hingga kini publik tidak pernah mendapat akses informasi yang jelas soal siapa saja yang menerima bantuan tersebut.
“Kami mempertanyakan apakah penyaluran beasiswa itu sudah tepat sasaran? Sampai hari ini, tidak ada data terbuka untuk publik. Ini membuka ruang besar bagi praktik KKN,” tegas Fiqra dalam orasinya.
Ia menuding Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut. Mereka menilai biro tersebut gagal menjalankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, serta cenderung menutup-nutupi proses seleksi dan penyaluran dana.
“Sulawesi Barat memiliki banyak mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu, tetapi justru beasiswa ini diduga hanya dinikmati oleh kerabat atau orang dalam birokrasi. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendidikan,” tambahnya.
Fiqra juga mengungkap kajian internal KOMPED menemukan sejumlah indikasi kuat bahwa distribusi beasiswa dilakukan secara diskriminatif dan tidak berdasarkan kebutuhan objektif para pelajar.
“Ketika rakyat ditutup aksesnya terhadap informasi publik, maka patut kami menduga ada sesuatu yang disembunyikan,” lanjutnya.
Adapun tiga tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini meliputi:
- Mengecam pengelolaan program beasiswa yang tidak transparan dan diduga kuat hanya diperuntukkan bagi kerabat pejabat di lingkaran Pemprov Sulbar.
- Mendesak Gubernur Sulawesi Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Biro Kesra.
- Menuntut pencopotan Kepala Biro dan Kepala Bagian Kesra karena diduga sebagai dalang utama dalam dugaan skandal beasiswa ini.
Ia juga menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah dalam waktu dekat, maka gelombang aksi lanjutan akan kembali digelar.
Mereka juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal isu ini agar tidak kembali terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam program pendidikan. (Muh.Fajrin/A)
