MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Farid Asyhadi, mengikuti kegiatan Konsultasi Publik 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Pesisir Barat Pulau Karampuang secara daring. Kegiatan yang membahas konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mamuju, pada Rabu, 29 Juli 2026.
WP RDTR Pesisir Barat Pulau Karampuang mencakup empat desa/kelurahan, yaitu Desa Karampuang, Kelurahan Rangas, Desa Sumare, dan Desa Tapandullu. Kawasan ini merupakan kawasan perdesaan dengan potensi ekonomi utama di sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan budidaya. Penyusunan RDTR ini bertujuan untuk mengakomodir pengembangan kegiatan ekonomi, produksi, pemasaran, serta pelestarian budaya dengan basis pemanfaatan potensi lokal dan penyediaan lahan permukiman.
Dalam pemaparannya, Farid Asyhadi menyampaikan kondisi aktual ketenagalistrikan di Pulau Karampuang yang masih memerlukan perhatian serius. Saat ini, pemenuhan kebutuhan listrik di Desa Karampuang mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang tersebar di 4 titik dengan kapasitas total 0,5 MW. PLTS ini dikelola oleh PT Karampuang Multi Daya (KMD) selaku pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di pulau tersebut, dengan daya layanan sekitar 850 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4.000 jiwa yang tersebar di 11 dusun.
“Konsumsi listrik masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, sementara kapasitas pelayanan masih tetap. Saat ini masyarakat mengeluhkan listrik yang hanya menyala 4-5 jam dalam sehari. Sedangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan industri lokal dan untuk mendukung pembangunan wisata dan penginapan diperkirakan mencapai 800 kW hingga 1 MW,” ungkap Farid.
Berbeda dengan kondisi di Desa Karampuang, kelistrikan di Desa Sumare, Desa Tapandullu, dan Kelurahan Rangas bersumber dari jaringan PLN dengan kapasitas yang dinilai masih mencukupi kebutuhan.
Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan agar rencana pembangunan jaringan listrik PLN ke Pulau Karampuang dapat segera direalisasikan. Rencana ini didasarkan pada studi kelayakan (Feasibility Study) yang telah disusun pada tahun 2021 melalui kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, yang mengkaji pembangunan 3 tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 1.150 meter.
