GOWA, RAKYATSULBAR.COM – Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., menyoroti perlunya penguatan kembali orientasi pendidikan pesantren di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, pesantren tidak boleh sekadar menjadi pelengkap pendidikan formal, tetapi harus kembali menjadi pusat pembentukan keilmuan, karakter, dan tradisi keislaman santri.
Hal tersebut disampaikan Basnang Said saat menjadi narasumber dalam Halaqah Pesantren yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) di Kabupaten Gowa, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri pimpinan, pengasuh, pembina pesantren, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), pemerhati pesantren, serta insan media.
Basnang mengatakan, pembangunan peradaban pesantren bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Seluruh kementerian, lembaga, organisasi Islam, dan elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam memperkuat eksistensi dan masa depan pesantren.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menegaskan tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Pesantren bukan hanya amanah Kementerian Agama. Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk organisasi-organisasi Islam, memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama membangun peradaban pesantren,” ungkapnya.
Secara khusus, Basnang menyoroti karakteristik perkembangan pesantren di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur yang dinilai memiliki kecenderungan berbeda dengan tradisi pesantren di Pulau Jawa.
Menurutnya, pada banyak pesantren di Sulawesi Selatan, keberadaan sekolah dan madrasah justru lebih menonjol dibandingkan dengan tradisi pendidikan kepesantrenan. Akibatnya, orientasi sebagian santri lebih tertuju pada pencapaian pendidikan formal, sementara penguasaan kitab kuning dan pendalaman khazanah keilmuan Islam belum mendapatkan porsi yang semestinya.
“Kita harus membalikkan orientasi ini. Ketika anak-anak masuk pesantren, yang menjadi arus utama adalah pendidikan pesantrennya. Sekolah dan madrasah tetap penting untuk masa depan mereka, tetapi penguatan ilmu-ilmu keislaman dan kemampuan memahami kitab turats harus menjadi ciri utama pendidikan pesantren,” tegasnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah pesantren di Jawa, seperti Lirboyo di Kediri dan pesantren di Magelang maupun Malang, yang tetap menjadikan penguatan tradisi keilmuan pesantren sebagai orientasi utama, meskipun santrinya juga menempuh pendidikan formal.
Basnang juga menyoroti pentingnya penguatan kompetensi santri dalam membaca dan memahami kitab kuning. Menurutnya, kemampuan berbahasa Arab saja belum cukup apabila tidak disertai keterampilan mengakses literatur klasik Islam.
Ia menilai sejumlah disiplin keilmuan yang dahulu menjadi bagian penting pendidikan pesantren, seperti Alfiyah dan ilmu mantik, perlu mendapatkan perhatian kembali. Penguasaan ilmu-ilmu tersebut menjadi fondasi untuk membangun kemampuan santri dalam memahami teks-teks keislaman secara mendalam.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren, baik pada tingkat internal maupun eksternal.
Basnang menjelaskan, regulasi pesantren juga telah memberikan ruang bagi pengembangan pendidikan formal pesantren melalui satuan pendidikan muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Skema ini dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat identitas dan karakter pendidikan pesantren tanpa harus mempertentangkannya dengan pendidikan formal.
“Ini bukan soal dikotomi ilmu. Kita tidak sedang mempertentangkan ilmu agama dengan ilmu umum. Yang ingin kita kembalikan adalah penguatan dasar-dasar keilmuan pesantren, sehingga santri memiliki kemampuan memahami agama melalui penguasaan bahasa Arab dan kitab-kitab turats,” jelasnya.
Ia berharap para cendekiawan alumni Timur Tengah dapat mengambil peran strategis dalam merumuskan model penguatan pendidikan pesantren, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Pengalaman akademik dan tradisi keilmuan yang diperoleh dari Timur Tengah diharapkan dapat menjadi modal intelektual untuk memperkaya pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan pesantren.
Dirjen Pesantren juga meminta agar hasil diskusi dan rekomendasi Halaqah Pesantren DPP ICATT disampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pesantren untuk menjadi bahan kajian dalam perumusan kebijakan ke depan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ICATT, Mallingkai Ilyas, mengatakan bahwa penyelenggaraan halaqah ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual alumni Timur Tengah untuk ikut memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pesantren.
Menurut Mallingkai, pesantren membutuhkan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan dan nilai-nilai kepesantrenan.
“Pesantren tidak cukup hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi harus terus diperkuat kualitas dan ekosistemnya. Kita ingin pesantren tetap kokoh dengan tradisi keilmuan Islam, memiliki tata kelola yang baik, melahirkan santri yang berkarakter, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, ICATT memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjembatani kekayaan pengalaman akademik alumni Timur Tengah dengan kebutuhan pengembangan pesantren di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.
Melalui halaqah tersebut, DPP ICATT berharap terbangun ruang dialog dan kolaborasi antara pemerintah, ulama, pimpinan pesantren, akademisi, dan para pemerhati pesantren untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat ditindaklanjuti.
“Kami berharap halaqah ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan gagasan, rekomendasi, dan langkah konkret bagi penguatan pesantren. Alumni Timur Tengah harus hadir memberikan kontribusi, bukan hanya dalam wacana, tetapi juga dalam kerja-kerja nyata membangun masa depan pesantren,” pungkas Mallingkai.
