MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram kembali terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi tersebut memicu kritik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju.
Ketua Bidang Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup PMII Cabang Mamuju, Burhan, mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi segera dievaluasi. Ia menilai persoalan pasokan dan distribusi energi di Sulbar tidak semestinya terus berulang tanpa penyelesaian yang permanen.
Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram dilaporkan memicu antrean panjang masyarakat di sejumlah SPBU maupun agen resmi. Kondisi tersebut juga berdampak pada harga LPG di tingkat pengecer.
Burhan menegaskan, kelangkaan energi tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan teknis yang muncul secara berkala. Menurutnya, berulangnya persoalan yang sama menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pasokan, distribusi, hingga pengawasan energi di Sulawesi Barat.
“Kami meminta Pertamina Patra Niaga Sulawesi dievaluasi. Kalau kelangkaan BBM dan elpiji terus berulang dan tidak mampu diselesaikan, berarti ada persoalan serius yang harus dibenahi. Jangan masyarakat terus yang menanggung dampaknya,” ujar Burhan, Senin (14/9/2026).
Ia menilai BBM dan LPG merupakan kebutuhan energi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kelangkaan BBM dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi, sementara kelangkaan LPG 3 kilogram berpotensi membebani rumah tangga serta pelaku usaha kecil.
PMII Cabang Mamuju juga mempertanyakan efektivitas sistem distribusi dan mekanisme pengawasan energi yang selama ini diterapkan di Sulawesi Barat.
Burhan meminta Pertamina dan pihak terkait tidak hanya bergerak setelah kelangkaan terjadi. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak awal untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan baru bertindak setelah kelangkaan terjadi. Pertamina harus punya sistem antisipasi yang jelas. Kalau terus berulang, jangan hanya memberikan penjelasan, tetapi lakukan evaluasi terhadap sistem yang menyebabkan persoalan ini terjadi,” tegasnya.
PMII Cabang Mamuju berharap pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi terhadap titik-titik yang dinilai rawan mengalami kekosongan pasokan. Transparansi mengenai ketersediaan stok dan pola distribusi juga dinilai penting agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi gangguan pasokan energi. (Fajrin)
