PANGKALPINANG, RAKYATSULBAR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan Akses Internet di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada Senin, 02 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum (TUM) Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, Katim Humas Sriyani Agustina, JFT Pranata Komputer, serta CPNS di lingkungan Kanwil.
Dalam arahannya, Kepala Pusdatin Kementerian Hukum, Rifqi Adrian Kriswanto, menekankan pentingnya penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum. Ia juga menegaskan bahwa keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi, melainkan komitmen bersama seluruh pegawai dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data.
Lebih lanjut, Rifqi Adrian Kriswanto menyampaikan bahwa setiap satuan kerja wajib membangun budaya keamanan SPBE yang berkelanjutan, mematuhi kebijakan serta regulasi keamanan siber, serta mengoptimalkan fungsi Tim Keamanan Siber yang telah dibentuk. Penguatan tata kelola keamanan digital dinilai menjadi faktor krusial dalam mendukung pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.
Selain penguatan aspek keamanan, rapat juga membahas evaluasi pengelolaan jaringan WiFi di lingkungan Kantor Wilayah. Tim Pusdatin memaparkan bahwa saat ini Kanwil menggunakan dua SSID, yakni SSID Terbatas dan SSID Optimal, yang dirancang untuk mendukung efisiensi serta pengaturan distribusi bandwidth sesuai kebutuhan pengguna.
Namun demikian, hasil evaluasi awal menunjukkan adanya ketimpangan distribusi beban jaringan, di mana mayoritas pengguna masih terkonsentrasi pada SSID Terbatas. Kondisi ini berdampak pada penurunan bandwidth per pengguna dan memicu keluhan terkait lambatnya akses internet pada jam-jam tertentu.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pengelolaan akses internet bukan sekadar penyediaan jaringan, tetapi merupakan bagian penting dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan berintegritas.
Johan juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap infrastruktur dan manajemen jaringan guna memastikan stabilitas koneksi, efisiensi penggunaan bandwidth, serta kepatuhan terhadap standar keamanan informasi. Dengan jaringan yang optimal, kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat dapat semakin cepat, transparan, dan responsif.
“Keamanan siber harus menjadi prioritas agar seluruh layanan publik berbasis digital dapat berjalan optimal dan terlindungi dari potensi gangguan maupun ancaman,” pungkas Kakanwil.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi digital, memperkuat keamanan SPBE, serta meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan guna menunjang kinerja dan pelayanan publik yang optimal di lingkungan Kementerian Hukum. (*)
