RAKYATSULBAR.COM – Sederet pakar pendidikan setuju atas regulasi baru di era Kabinet Merah Putih ini yang berkaitan dengan kenaikan gaji serta kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Namun, salah satu pakar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr Main Sufanti punya pendapat menarik.
Memperhatikan Nasib Guru Honorer di Sekolah Swasta
Menurut Main, pemerintah tak boleh hanya fokus pada guru-guru di sekolah negeri. Pasalnya, saat ini jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada negeri.
Ia mengungkap data bahwa tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur jadi wilayah dengan jumlah sekolah swasta terbanyak. Masing-masing mempunyai total sekolah swasta 2.584, 2.128, dan 1.835 sekolah.
“Banyak (guru ASN) yang keluar dari sekolah swasta,” ujarnya dikutip dari laman UMS, Jumat (13/12/2024).
Sebelumnya, pemerintah juga pernah mengesahkan Undang-Undang ASN pada 2023. Isinya tentang kejelasan guru ASN sehingga dari sana banyak guru swasta untuk beralih menjadi ASN.
Main juga mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuat guru-guru di sekolah swasta semakin ingin hengkang dari tempatnya mengajar. Lalu, memutuskan menjadi ASN agar bisa mendapatkan kenaikan gaji tersebut.
Memicu Terjadinya Kecemburuan
Kebijakan soal guru ASN yang bekerja di swasta menurut Main memang sebagai bentuk perhatian negara. Akan tetapi, dengan guru ASN yang digaji negara maka akan menimbulkan sekolah swasta lebih leluasa menggaji guru honorer.
Menurut pakar pendidikan dari UMS lainnya yang juga menjabat Sekretaris jurusan pendidikan profesi guru (PPG), Dr Agus Susilo pemerintah juga harus memperhatikan keberlanjutan dari skema upah guru terbaru ini.
“Yang jadi concern itu gimana guru bisa bekerja secara aman untuk masa depannya,” katanya.
