MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Aksi unjuk rasa jilid dua yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Sulbar Tambang Pasir kembali kepung Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (9/5/25).
Dari pantuan Reporeter Rakyatsulbar.com, aksi unjuk rasa penolakan aktivitas tambang pasir di wilayah Pasangkayu, Karossa, dan Kalukku ini berakhir dengan ricuh.
Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian tak terhindarkan, bahkan sebagian peserta aksi mengalami pukulan di wajah, dan seorang di antaranya diamankan akibat insiden tersebut.
Mereka mengaku kecewa karena SDK dinilai tidak menepati janjinya untuk melakukan audiensi langsung dengan warga yang menolak tambang pasir.
Hal itu, Jenderal Lapangan aksi, Sulkarnain, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap gubernur Sulbar. Ia menyebut bahwa bukannya berdialog namun gubernur justru hanya memberikan ceramah singkat tanpa menanggapi tuntutan massa.
“Kami sangat kecewa pak. Kami datang ingin berdialog, tapi malah hanya diberi ceramah tanpa respons, lalu pulang begitu saja,” ujar Sulkarnain.
Ia juga meminta agar pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi dan tertulis sebagai dasar hukum untuk menghentikan aktivitas tambang. Jika tidak, ia khawatir akan muncul konflik sosial di masyarakat.
“Kalau tidak ada surat hukum yang jelas, bisa terjadi konflik horizontal di bawah pak. Bisa baku bunuh orang nanti,” ujarnya.
Dalam pernyataan akhirnya, massa aksi mendeklarasikan bahwa Gubernur Suhardi Duka tidak menunjukkan itikad baik terhadap warga.
Mereka menilai SDK telah ingkar janji karena sebelumnya sempat mengundang warga untuk audiensi namun tidak menepatinya.
“Jika terjadi konflik di kampung kami, maka Gubernur Sulawesi Barat harus bertanggung jawab,” tegas Sulkarnain.
(Fajrin/A)
