Oleh: Dr. Muhammad Arjul, S.IP., M.Si. (Pendiri Arunika Institute)
MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Usai sudah perlehatan Musda Sulsel, Ahad 18 Juli 2026. Musda yang sebelumnya terkesan akan berjalan alot, ternyata berlangsung lancar & hikmad tanpa satupun tahapan Musda terlewatkan. Dari setiap peristiwa dan semua proses yang menyertainya, Golkar lagi lagi menujukkan dirinya sebagai partai matang, yang selalu menjaga marwahnya, sekalipun hanya ada satu sosok yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua, yakni Ilham Arief Sirajuddin Arief (IAS).
Keterpilihan IAS sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan kali ini tidak semata dapat dibaca sebagai pergantian kepemimpinan sebuah partai politik. Peristiwa ini juga dapat dimaknai sebagai momentum untuk merefleksikan kembali posisi strategis Sulawesi Selatan dalam peta kepemimpinan nasional.
Selama beberapa dekade, Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu daerah yang secara konsisten melahirkan tokoh-tokoh nasional. Nama B.J. Habibie dan Jusuf Kalla bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga telah menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan Indonesia. Keduanya membangun legitimasi melalui jalur yang berbeda—Habibie melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, Jusuf Kalla melalui kepemimpinan politik, dunia usaha, dan kemampuan membangun konsensus nasional. Namun, setelah era keduanya, muncul pertanyaan yang menurut hemat saya patut dianalisis, apakah Sulawesi Selatan telah menyiapkan ekosistem yang mampu melahirkan generasi kepemimpinan nasional berikutnya?
Pertanyaan tersebut penting karena tantangan sesungguhnya bukan mencari “pengganti” Habibie atau Jusuf Kalla. Sejarah tidak pernah menghadirkan tokoh dengan cara yang sama. Setiap zaman melahirkan pemimpinnya sendiri. Yang lebih mendesak adalah membangun sistem yang memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru secara berkelanjutan.
Dalam perspektif itu, kepemimpinan IAS di Golkar Sulawesi Selatan dapat dibaca sebagai sebuah peluang. Bukan semata peluang untuk memperkuat organisasi, melainkan peluang menjadikan organisasi politik sebagai bagian dari ekosistem pengembangan kepemimpinan. Partai politik tidak cukup hanya menjadi mesin elektoral. Ia juga harus menjadi ruang kaderisasi, laboratorium gagasan, sekolah kepemimpinan, dan jembatan kolaborasi antara negara dan masyarakat.
Sulawesi Selatan sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar. Budaya Bugis-Makassar mewariskan nilai lempu’ (kejujuran), getteng (keteguhan), siri’ (kehormatan), serta prinsip sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge yang menekankan penghormatan, saling memuliakan, dan saling mengingatkan. Nilai-nilai ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi fondasi etika kepemimpinan yang tetap relevan dalam kehidupan demokrasi modern.
Di sisi lain, provinsi ini memiliki kekuatan pada dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, birokrasi, dan diaspora yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Persoalannya bukan pada kekurangan talenta, melainkan pada belum optimalnya keterhubungan antarelemen tersebut dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.
Di sinilah gagasan The South Sulawesi Leadership Civilization menemukan relevansinya. Gagasan ini berpijak pada keyakinan bahwa kepemimpinan tidak lahir secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari interaksi antara budaya, pendidikan, organisasi, pengalaman, jejaring, dan institusi. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak lagi berhenti pada munculnya satu figur, melainkan pada kemampuan membangun sistem yang terus melahirkan pemimpin baru.
Dalam tafsir tersebut, kepemimpinan IAS akan memperoleh makna yang lebih besar apabila mampu melampaui fungsi organisasi. Tantangannya bukan hanya memenangkan kontestasi politik atau memperkuat struktur partai, tetapi juga membangun budaya kaderisasi yang berbasis merit, membuka ruang dialog dengan akademisi, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan generasi muda, serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang dikenang bukan hanya karena keberhasilannya mengelola organisasi, tetapi karena kemampuannya membangun institusi yang tetap memberi manfaat setelah masa jabatannya berakhir. Warisan seperti itulah yang membedakan political leader dari statesman.
Tentu saja, membangun peradaban kepemimpinan bukanlah tugas satu orang atau satu partai. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan komunitas diaspora memiliki tanggung jawab yang sama. Namun setiap perubahan besar selalu memerlukan momentum. Dan setiap momentum membutuhkan pemimpin yang mampu membaca zamannya.
Karena itu, keterpilihan IAS patut dipandang sebagai kesempatan untuk memulai agenda yang lebih besar daripada sekadar konsolidasi organisasi. Ia dapat menjadi awal bagi penguatan ekosistem kepemimpinan Sulawesi Selatan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah apakah Sulawesi Selatan kembali melahirkan seorang tokoh setara Habibie atau Jusuf Kalla. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah Sulawesi Selatan mampu membangun sebuah peradaban kepemimpinan yang secara terus-menerus melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas bagi Indonesia.
Sebab sejarah mengajarkan bahwa tokoh besar adalah anugerah zaman. Tetapi sistem yang melahirkan tokoh-tokoh besar adalah hasil dari ikhtiar sebuah peradaban.
