MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Badan Karantina Indonesia bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kamis (6/8). Kegiatan yang difasilitasi Kantor Otoritas Bandar Udara (Otband) Wilayah V Makassar ini menjadi forum untuk mengevaluasi implementasi NLE, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun langkah percepatan integrasi layanan logistik nasional.
Rapat koordinasi dihadiri Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia Shahandra Hanitiyo, Koordinator Harian Stranas PK sekaligus Direktur LHKPN KPK Herda Helmy Jaya, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin, PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS), maskapai penerbangan, serta asosiasi pengguna jasa logistik.
Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam rapat, mulai dari optimalisasi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), penyederhanaan proses bisnis, penataan kawasan kargo, hingga upaya meningkatkan efisiensi biaya logistik melalui kolaborasi antarinstansi.
Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Shahandra Hanitiyo, mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terus mendukung implementasi NLE di Bandara Sultan Hasanuddin.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi NLE di Bandara Sultan Hasanuddin. Berbagai upaya untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapanga kemudian mencari solusi bersama, menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh entitas bandara. Untu itu, saya menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terbangun dalam mendukung implementasi NLE ini,” ujar Shahandra.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Harian Stranas PK sekaligus Direktur LHKPN KPK, Herda Helm Jaya, menegaskan bahwa percepatan layanan harus tetap berjalan seiring dengan penguatan manajemen risiko
“Pada dasarnya yang kita kejar adalah percepatan layanan. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengurangi kualitas analisis risiko. Karena itu, analisis risiko harus memiliki standar yang jelas agar pelayanan tetap cepat tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan pengawasan,” tegas Herda.
Menurutnya, keberhasilan implementasi NLE juga harus diukur dari pengalaman para pengguna jasa dalam memperoleh layanan.
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian dalam rapat adalah peningkatan fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). Fasilitas pemeriksaan kini telah dilengkapi area yang lebih tertutup (indoor), ruang berpendingin, serta sistem roller conveyor yang terhubung langsung dengan mesin x-ray.
Integrasi tersebut turut menyederhanakan alur pemeriksaan fisik sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, implementasi Single Submission (SSM) Ekspor juga menunjukkan capaian yang tinggi dengan tingkat keberhasilan mencapai 98,6 persen.
Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Karantina Sulawesi Selatan), Sitti Chadidjah yang turut hadir pada kegiatan tersebuit menyampaikan bahwa pelayanan karantina tetap berjalan optimal meskipun penyempurnaan fasilitas TPFT masih berlangsung.
“Meskipun proses renovasi masih berjalan, TPFT sudah dapat beroperasi secara optimal. Saat ini area pemeriksaan telah menjadi lebih tertutup sehingga risiko kontaminasi dari luar selama proses pemeriksaan dapat diminimalkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dan PT Angkasa Pura Indonesia atas dukungan dalam pengoptimalan fasilitas TPFT sehingga pelayanan karantina dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Usai rapat koordinasi, Tim Stranas PK bersama jajaran Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) meninjau langsung operasional TPFT serta Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Rombongan menyaksikan proses pemeriksaan karantina terhadap komoditas ekspor, alur pemeriksaan fisik hingga pemindaian x-ray, sekaligus berdialog dengan sejumlah pengguna jasa untuk menyerap berbagai masukan terkait pelayanan di lapangan.
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi NLE di tingkat pusat. Melalui sinergi antarinstansi dan keterlibatan aktif para pengguna jasa, diharapkan layanan logistik nasional semakin cepat, efisien, transparan, serta tetap mengedepankan aspek keamanan dan pengelolaan risiko dalam setiap proses bisnisnya.
