MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Pemanfaatan layanan Single Submission (SSM) Ekspor pada Karantina Sulawesi Selatan sepanjang 2026 telah mencapai 99 persen. Tingginya capaian tersebut kini diukur lebih jauh untuk melihat sejauh mana implementasi layanan pemerintah berbasis digital benar-benar memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi proses ekspor, impor, dan logistik.
Pengukuran tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Survei Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Layanan Pemerintah Berbasis Digital di Bidang Ekspor, Impor, dan Logistik Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean B Makassar pada Kamis (17/09).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Karantina Sulawesi Selatan), Pelindo Regional 4, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Organisasi Eksportir, dan para pengusaha eksportir.
Selain SSM Ekspor yang telah mencapai 99 persen, implementasi SSM Quarantine Customs (SSmQC) pada layanan di bandara dan pelabuhan laut di Sulawesi Selatan juga menunjukkan capaian tinggi, yakni 98 persen. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan sistem digital dalam mendukung proses layanan ekspor dan impor.
Kepala Karantina Sulawesi Selatan, Sitti Chadidjah, mengatakan capaian tersebut perlu dilihat tidak hanya dari tingkat penggunaan sistem, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Capaian 99 persen tentu menjadi hal yang positif, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini benar-benar memberikan kemudahan bagi pengguna jasa. Sistem harus mampu membuat proses lebih sederhana, transparan, efektif, dan efisien. Karena itu, masukan dari pelaku usaha menjadi bagian penting dalam evaluasi dan penyempurnaan layanan,” ujar Sitti.
Melalui FGD dan survei, pelaku usaha dilibatkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi layanan sebelum dan setelah implementasi layanan berbasis digital. Survei antara lain menggali perbandingan durasi pelayanan dan komponen biaya operasional sebelum maupun setelah penerapan SSmQC.
Pelaku usaha juga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai kendala yang masih ditemui, baik terkait proses bisnis maupun aspek teknis dalam penggunaan sistem. Masukan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi titik hambatan (bottleneck) yang masih terjadi dalam rantai layanan ekspor, impor, dan logistik. Data dan masukan yang dihimpun melalui survei selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem maupun
kebijakan pendukung. Dengan demikian, transformasi digital di bidang ekspor, impor, dan logistik dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna jasa.
Karantina Sulawesi Selatan terus mendukung integrasi dan digitalisasi layanan pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat arus barang, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan layanan ekspor dan impor yang semakin efektif, efisien, dan berdaya saing.
