Oleh: Ir. Satriya Madjid ST, MSP (Ketua Bidang Rantai Pasok PP PII)
MAKASSAR, RAKYATSULBAR.COM – Antrean BBM yang mengular di sejumlah SPBU Kota Makassar bukan sekadar persoalan habisnya stok. Ini merupakan persoalan tata kelola distribusi, ketepatan suplai, kapasitas pelayanan SPBU, dan manajemen lalu lintas perkotaan.
Ketika stok SPBU habis sementara pasokan dari Depot belum tiba, masyarakat terpaksa bertahan berjam-jam dalam antrean karena ketidakpastian. Antrean kemudian meluber ke badan jalan dan berubah menjadi persoalan kemacetan serta gangguan mobilitas kota.
Ada tiga titik kritis yang harus dibenahi. Pertama, manajemen stok SPBU. SPBU tidak boleh hanya mengetahui berapa stok yang tersisa, tetapi harus mampu memprediksi kapan stok akan habis berdasarkan tingkat konsumsi dan waktu pengiriman. Karena itu diperlukan safety stock dan sistem peringatan dini.
Kedua, distribusi Depot–SPBU. Ketika pasokan terbatas, pengiriman harus berbasis prioritas: SPBU dengan stok kritis, konsumsi tinggi, serta yang melayani koridor transportasi publik harus mendapat prioritas. Distribusi perlu didukung data stok aktual, prediksi permintaan, posisi mobil tangki, dan waktu kedatangan.
Ketiga, manajemen antrean. Pemerintah tidak cukup memastikan BBM tersedia, tetapi juga harus mencegah antrean mengganggu jaringan jalan. Pengaturan lajur, akses masuk-keluar SPBU, pengendalian lalu lintas, serta informasi SPBU alternatif perlu disiapkan ketika terjadi antrean ekstrem.
Pemerintah bersama Pertamina, BPH Migas, kepolisian dan pemangku kepentingan terkait perlu membangun pusat pengendalian distribusi BBM Kota Makassar yang memonitor secara terpadu:
stok Depot – stok SPBU – mobil tangki – ETA – penjualan – prediksi kekurangan – panjang antrean.
Dengan demikian pemerintah tidak lagi menunggu SPBU kehabisan BBM, tetapi dapat mengetahui SPBU mana yang berpotensi mengalami kekurangan beberapa jam sebelumnya.
Jika persoalan ini terus berulang, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas Depot, armada mobil tangki, waktu tempuh distribusi, kapasitas tangki SPBU, pola konsumsi, dan kapasitas pelayanan dispenser. Dari sini dapat diketahui akar persoalan dan kebutuhan kapasitas yang sebenarnya.
Makassar membutuhkan sistem, bukan sekadar pemadaman masalah. Pendekatannya harus bergeser dari reaktif menjadi preventif
BBM adalah salah satu penopang mobilitas dan aktivitas ekonomi kota. Karena itu, keberhasilan pemerintah bukan sekadar seberapa cepat membubarkan antrean setelah terjadi, tetapi seberapa mampu mencegah antrean panjang itu terjadi.
Sudah saatnya distribusi BBM di Makassar dipandang bukan hanya sebagai urusan Depot–SPBU, tetapi sebagai bagian dari sistem transportasi dan ketahanan mobilitas perkotaan yang terintegrasi.
Semoga masalah antrian BBM di SPBU bisa segera teratasi
